Dokumen ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF). Tujuan perubahan ini adalah untuk meningkatkan mekanisme pengelolaan dana tersebut.

Poin-Poin Penting:

1. Definisi Baru dan Perubahan Istilah:

   • Dana TDF: DBH dan/atau DAU yang telah disalurkan melalui fasilitas TDF.

   • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM): Dokumen yang menyatakan tanggung jawab formal dan material atas penggunaan Dana TDF.

   • Penghapusan dan penambahan beberapa definisi, seperti penghapusan definisi "Bencana" dan penambahan definisi "Dana TDF".

2. Penyaluran DBH dan DAU:

   • DBH dan DAU yang disalurkan melalui TDF adalah dana yang tidak ditentukan penggunaannya secara spesifik.

   • DBH termasuk kurang bayar dan tambahan DBH, dengan tambahan DBH merupakan alokasi tambahan yang tidak ditentukan penggunaannya.

3. Holding Period:

   • Dana TDF memiliki masa holding period 3 bulan sejak penempatan di TDF.

   • Setelah holding period, dana dapat ditarik untuk digunakan sesuai peraturan atau tetap disimpan di TDF hingga disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

4. Penggunaan Dana TDF:

   • Dana TDF dapat digunakan untuk:

     • Perbaikan pelayanan publik.

     • Infrastruktur.

     • Pendanaan pemilihan Kepala Daerah.

     • Investasi.

     • Penggunaan lain yang ditetapkan Menteri.

   • Menteri dapat menetapkan petunjuk teknis penggunaan dana.

5. Penarikan Dana TDF:

   • Selama Holding Period: Hanya untuk kebutuhan mendesak seperti bencana, kewajiban belanja tahun sebelumnya, atau kondisi lain yang ditetapkan Menteri.

   • Setelah Holding Period: Untuk kebutuhan yang diarahkan (Pasal 7A), bencana, atau kondisi lain.

   • Penarikan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dengan persyaratan dokumen tertentu seperti rencana penggunaan dan SPTJM.

6. Pemantauan dan Evaluasi:

   • Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana TDF, yang menjadi pertimbangan untuk kebijakan tahun berikutnya.

7. Sisa Dana TDF:

   • Jika ada sisa dana hingga 15 Desember, dana dapat disalurkan ke RKUD, ditempatkan di surat berharga negara, atau instrumen lain yang ditetapkan Menteri.

8. Penganggaran dan Pelaporan:

   • Penganggaran Dana TDF dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD atau laporan realisasi anggaran.

   • Perencanaan dan pelaporan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Lain:

   • Dokumen persyaratan penarikan harus ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

   • Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mereviu kelengkapan dokumen sebelum menyetujui penarikan.

10. Tanggal Berlaku:

    • Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (21 Maret 2024).

Tujuan Perubahan:

• Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan DBH dan DAU melalui mekanisme nontunai.

• Memperjelas prosedur penyaluran, penarikan, dan penggunaan dana untuk mendukung kebutuhan daerah.

Dokumen ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan memperkuat kerangka regulasi.