Pokok Pengaturan

1. Dasar Hukum

   • Mengacu pada PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

   • Menjadi pedoman dalam penggunaan bagian DAU yang sifatnya earmarked.

2. Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya (Pasal 2)

   • Dukungan penggajian PPPK Daerah.

   • Dukungan pembangunan sarana & prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

   • Dukungan bidang pendidikan.

   • Dukungan bidang kesehatan.

   • Dukungan bidang pekerjaan umum.

3. Penentuan Alokasi

   • PPPK: Berdasarkan jumlah formasi, gaji pokok & tunjangan, serta bulan pembayaran.

   • Kelurahan: Berdasarkan jumlah kelurahan, dengan pembagian bisa merata atau berbasis kebutuhan/kinerja (faktor penduduk, kemiskinan, luas wilayah, infrastruktur, aksesibilitas).

   • Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum: Berdasarkan capaian kinerja daerah dalam pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Jika data SPM belum lengkap, digunakan indikator kinerja daerah dengan indeks komposit.

4. Penggunaan DAU

   • PPPK: Sesuai regulasi gaji dan tunjangan.

   • Kelurahan: Untuk kegiatan fisik & nonfisik, tidak boleh mengurangi komitmen APBD ke kelurahan.

   • Pendidikan: Maksimal 25% untuk gaji ASN guru/tenaga kependidikan; tidak boleh digunakan untuk honorarium & perjalanan dinas yang tidak relevan.

   • Kesehatan: Maksimal 25% untuk gaji ASN kesehatan, 25% untuk iuran JKN; pembatasan penggunaan sama seperti bidang pendidikan.

   • Pekerjaan Umum: Untuk peningkatan layanan dasar, tidak untuk belanja pegawai, honorarium, dan perjalanan dinas yang tidak terkait.

   • Bisa juga dipakai untuk pembayaran cicilan pinjaman daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan PU.

5. Penganggaran & Pengawasan

   • Pemda wajib menganggarkan dalam APBD.

   • Tidak boleh tumpang tindih dengan sumber pendanaan lain.

   • Diawasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah (APIP).

   • Kepala daerah bertanggung jawab secara formal & material.

6. Perbaikan Kinerja

   • Daerah dengan pencapaian SPM rendah dapat mengusulkan rencana perbaikan kinerja ke Kemenkeu untuk dikoordinasikan dengan kementerian teknis terkait.

7. Berlaku

   • Ditetapkan 6 Oktober 2023 oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, diundangkan 13 Oktober 2023.

👉 Intinya, PMK ini mengatur bagaimana DAU diarahkan secara spesifik ke pos-pos strategis (PPPK, kelurahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum) serta menekankan hubungan alokasi dengan capaian kinerja daerah (SPM), disertai mekanisme pengawasan dan pembatasan penggunaan anggaran.