1. Tujuan DAK Fisik:
   DAK Fisik merupakan bagian dari transfer ke daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik di daerah, guna mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Pejabat Pengelola DAK Fisik:

   • Menteri Keuangan menetapkan pejabat seperti Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Dana Transfer Khusus, dan Kepala KPPN sebagai pengelola dan penyalur DAK Fisik.

   • Pejabat tersebut bertanggung jawab atas perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pelaporan DAK Fisik.

3. Perencanaan dan Penganggaran:

   • Penyusunan rancangan kebijakan DAK Fisik melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait.

   • Daerah mengusulkan rencana kegiatan melalui sistem informasi terintegrasi, dengan batas waktu tertentu.

   • Alokasi DAK Fisik dihitung berdasarkan kriteria seperti kinerja daerah, kapasitas fiskal, dan kebutuhan pendanaan.

4. Sinergi dengan Pendanaan Lain:
   DAK Fisik dapat disinergikan dengan transfer ke daerah lainnya, belanja Kementerian/Lembaga, pembiayaan utang daerah, atau kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk optimalisasi pembangunan.

5. Penyaluran DAK Fisik:

   • Penyaluran Bertahap: Untuk pagu di atas Rp1 miliar, dengan syarat dokumen lengkap dan batas waktu tertentu.

   • Penyaluran Sekaligus: Untuk pagu hingga Rp1 miliar atau kegiatan yang direkomendasikan Kementerian/Lembaga.

   • Dokumen persyaratan meliputi laporan realisasi penyerapan, daftar kontrak, dan hasil reviu Inspektorat Daerah.

6. Penggunaan Sisa DAK Fisik:
   Sisa DAK Fisik dapat digunakan untuk kegiatan yang belum mencapai target atau sesuai kebutuhan daerah, dengan mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran berjalan.

7. Pemantauan dan Evaluasi:

   • Kementerian dan Kementerian/Lembaga melakukan pemantauan terhadap realisasi kontrak, penyerapan dana, dan capaian keluaran.

   • Hasil evaluasi menjadi pertimbangan alokasi DAK Fisik tahun berikutnya.

8. Pelaporan oleh Daerah:
   Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik melalui sistem informasi terintegrasi, mencakup indikator, kendala, dan data dukung.

9. Ketentuan Peralihan:
   Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Sinergi DAK Fisik dengan pendanaan lainnya berlaku paling cepat pada tahun 2025.

10. Pengawasan:
    Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara melakukan pengawasan atas pengelolaan DAK Fisik sesuai ketentuan perundang-undangan.

Informasi Penting Lainnya:

• Daerah baru yang dibentuk sebelum 30 Juni dapat mengajukan alokasi DAK Fisik pada tahun anggaran berikutnya.

• Penghentian penyaluran DAK Fisik dapat dilakukan jika daerah tidak memenuhi persyaratan atau atas permintaan Kementerian/Lembaga.

• Rekonsiliasi Sisa DAK Fisik dilakukan untuk memastikan akurasi data.

Dokumen ini menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan DAK Fisik untuk mendukung pembangunan daerah.