Merupakan pelaksanaan dari Pasal 277 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Tujuan Peraturan:

   • Mewujudkan pembangunan daerah yang transparan, partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

   • Memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan nasional.

   • Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Ruang Lingkup:

   • Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

   • Tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD.

   • Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

3. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah:

   • RPJPD: Dokumen perencanaan untuk 20 tahun.

   • RPJMD: Dokumen perencanaan untuk 5 tahun, dijabarkan dari RPJPD.

   • RKPD: Dokumen perencanaan tahunan, dijabarkan dari RPJMD.

   • Renstra Perangkat Daerah: Dokumen perencanaan 5 tahun untuk perangkat daerah.

   • Renja Perangkat Daerah: Dokumen perencanaan tahunan untuk perangkat daerah.

4. Prinsip Perencanaan:

   • Transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

5. Proses Penyusunan:

• Melibatkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah/bawah-atas.

• Dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, konsultasi publik, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), dan penetapan.

6. Tahapan Penyusunan

   Setiap dokumen (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) memiliki tahapan umum:

   • Persiapan

   • Penyusunan Rancangan Awal

   • Konsultasi dan Musrenbang

   • Penyusunan Rancangan Akhir

   • Penetapan menjadi Perda

   
   

7. Pengendalian dan Evaluasi:

   • Dilakukan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

   • Evaluasi mencakup capaian kinerja pembangunan dan kesesuaian dengan indikator yang ditetapkan.

8. Sanksi Administratif:

   • Jika RPJPD atau RPJMD tidak ditetapkan sesuai batas waktu, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 bulan.

9. Peran Pemangku Kepentingan:

   • Melibatkan DPRD, TNI, POLRI, akademisi, LSM, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan kelompok rentan dalam proses perencanaan.

10. Integrasi dengan Dokumen Lain:

    • RPJPD dan RPJMD harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

11. Data dan Informasi:

    • Perencanaan berbasis data dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, dan capaian kinerja.

• RPJMD harus disusun dalam waktu 6 bulan setelah kepala daerah dilantik.

• RKPD disusun setiap tahun sebagai penjabaran RPJMD.

• KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) wajib dilakukan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.

• E-Planning digunakan untuk memudahkan proses perencanaan berbasis teknologi.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan daerah secara sistematis dan terintegrasi.