Tujuan Permendagri

Mewujudkan tata kelola data pemerintahan dalam negeri yang:

• Terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan

• Mendukung kebijakan nasional “Satu Data Indonesia”

• Mempermudah akses dan berbagi data antar instansi pusat dan daerah

📌 Poin-Poin Penting

1. Lingkup Data Pemerintahan Dalam Negeri

• Tingkat Kementerian Dalam Negeri: mencakup data politik, pemerintahan, keuangan daerah, kependudukan, aparatur, dan lainnya.

• Tingkat Pemerintah Daerah: data urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, pertanian, dan lainnya.

• Data bersifat statis (rutin) dan dinamis (kontekstual).

2. Prinsip Penyelenggaraan Satu Data

Berdasarkan prinsip:

• Standar Data (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, satuan)

• Metadata (struktur informasi untuk menjelaskan data)

• Interoperabilitas (kemudahan pertukaran antar sistem)

• Kode Referensi & Data Induk (untuk identifikasi unik data)

3. Struktur Penyelenggara

Terdiri dari:

• Pembina Data: Mendagri, gubernur, bupati/wali kota

• Koordinator Data: Sekjen Kemendagri dan sekretaris daerah

• Walidata: Unit pengelola data

• Produsen Data: Unit penghasil data

• Walidata Pendukung: Pendukung teknis di daerah

4. Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri

• Tempat koordinasi & komunikasi antar pemangku kepentingan data

• Diselenggarakan minimal 1 kali setahun

• Menetapkan daftar data & rencana aksi pengelolaan data

5. Tahapan Penyelenggaraan Satu Data

Meliputi:

• Perencanaan Data

• Pengumpulan Data

• Pemeriksaan Data

• Penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (terintegrasi dengan Satu Data Indonesia)

6. Akses dan Pembatasan Data

• Data terbagi 3: terbuka, terbatas, tertutup

• Akses bebas biaya bagi instansi pemerintah

• Pengguna non-instansi tunduk pada regulasi tambahan

7. Pembinaan dan Pengawasan

Dilakukan oleh:

• Menteri (pusat)

• Gubernur (provinsi & kabupaten/kota)

• Bupati/wali kota (kabupaten/kota)

Fokus pembinaan:

• SDM

• Infrastruktur TIK

• Kualitas dan keamanan informasi

8. Pendanaan

Bersumber dari:

• APBN (pusat)

• APBD (daerah)

• Sumber lain yang sah sesuai regulasi