1. Latar Belakang dan Tujuan

Dokumen ini merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus. Tujuan perubahan adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana transfer ke daerah.

• Transfer ke Daerah (TKD): Dana APBN yang disalurkan ke daerah untuk mendanai urusan pemerintahan.

• DBH: Dibagi menjadi:

  • DBH Pajak (PBB, PPh Pasal 21, PPh WPOPDN, Cukai Hasil Tembakau/CHT).

  • DBH SDA (minyak bumi, gas bumi, panas bumi, mineral, batubara, kehutanan, perikanan).

• DAU: Dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, terdiri dari:

  • Bagian yang tidak ditentukan penggunaannya.

  • Bagian yang ditentukan penggunaannya (misal: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum).

• Struktur Pengelolaan:

  • Penetapan pejabat baru seperti Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUN dan Kepala KPPN sebagai penyalur dana.

  • Mekanisme penggantian pejabat jika berhalangan.

• Penyaluran DAU:

  • Bagian Tidak Ditentukan Penggunaan: Disalurkan bulanan (1/12 pagu per bulan).

  • Bagian Ditentukan Penggunaan:

    • PPPK (Guru/Nonguru): Penyaluran berdasarkan realisasi pengangkatan dan pembayaran gaji.

    • Kelurahan: Tahap I (50%) dan Tahap II (50%) dengan syarat laporan realisasi penyerapan minimal 75%.

    • Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum: Bertahap (30%, 45%, 25%) dengan syarat laporan realisasi penyerapan.

• DBH:

  • Penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan negara.

  • Mekanisme pemotongan/penundaan jika ada ketidakpatuhan (misal: tunggakan pinjaman daerah, pelanggaran administratif).

• Nontunai:

  • Penyaluran TKD bisa dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) atau Treasury Deposit Facility (TDF) jika kas daerah melebihi kebutuhan.

• Pemotongan Penyaluran:

  • Contoh: Tunggakan pinjaman daerah, tidak memenuhi belanja wajib, pelanggaran penggunaan DBH CHT/Dana Reboisasi.

  • Maksimal 50% dari penyaluran periode tersebut.

• Penundaan Penyaluran:

  • Contoh: Tidak melaporkan realisasi penggunaan dana, tidak memenuhi kewajiban administratif.

  • Besaran: 25% untuk pelanggaran berat, 15% untuk pelanggaran tertentu.

• Laporan Wajib:

  • Realisasi pengangkatan PPPK, penyerapan DAU kelurahan, laporan bidang pendidikan/kesehatan/pekerjaan umum.

  • Format laporan tercantum dalam lampiran (softcopy/hardcopy).

• Sanksi: Jika laporan tidak disampaikan, dana tidak disalurkan.

• Daerah Baru di Papua: Dikecualikan dari syarat laporan belanja pegawai untuk penyaluran DAU Januari-Juni 2023.

• COVID-19: DAU/DBH bisa dialokasikan untuk vaksinasi COVID-19 dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Contoh format laporan yang wajib dilampirkan:

• Laporan realisasi pengangkatan dan gaji PPPK.

• Laporan rencana dan realisasi DAU kelurahan.

• Laporan DAU bidang pendidikan/kesehatan/pekerjaan umum.

1. Penekanan pada Akuntabilitas: Syarat laporan ketat untuk penyaluran dana.

2. Fleksibilitas Nontunai: Opsi penyaluran via SBN/TDF untuk optimasi kas daerah.

3. Sanksi Tegas: Pemotongan/penundaan dana untuk daerah tidak patuh.

4. Prioritas Penggunaan: DAU untuk PPPK, kelurahan, dan sektor strategis (pendidikan, kesehatan, infrastruktur).