Mengatur secara rinci jenis, atribut, model, spesifikasi, serta tata cara penggunaan pakaian dinas ASN untuk menciptakan:

• Identitas, wibawa, dan disiplin ASN

• Keseragaman dan ketertiban dalam berpakaian

• Meningkatkan motivasi kerja dan estetika profesional

Terdiri dari:

1. Pakaian Dinas Harian (PDH): Khaki, kemeja putih, batik/tenun/lurik/khas daerah

2. Pakaian Sipil Lengkap (PSL): Jas dan kemeja putih (acara resmi, pelantikan, penghargaan)

3. Pakaian Dinas Lapangan (PDL): Untuk tugas lapangan dan operasional

4. Pakaian Dinas Upacara:

   • Upacara besar

   • Upacara penyelenggaraan urusan tertentu (Satpol PP, Damkar)

   • Upacara Camat dan Lurah

5. Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia: Dipakai tanggal 17 setiap bulan dan acara Korpri

6. Pakaian Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

• Senin–Selasa: Khaki

• Rabu: Kemeja putih

• Kamis–Jumat (dan Sabtu jika 6 hari kerja): Batik/tenun/lurik/khas daerah

• 2 Oktober (Hari Batik Nasional): Batik

Meliputi:

• Tanda jabatan (bahu, kerah, saku) berdasarkan jabatan dan instansi

• Lencana Korpri

• Papan nama dan tanda pengenal

• Lambang instansi (Kementerian atau Pemda)

• Nama instansi/satuan kerja

• ASN wanita berhijab atau hamil dapat menyesuaikan pakaian dinas

• ASN petugas layanan menggunakan pakaian khusus sesuai kebutuhan

• ASN yang tidak mematuhi ketentuan pakaian dinas dikenai sanksi disiplin

• Kepatuhan terhadap pakaian dinas menjadi bagian dari evaluasi perilaku kerja ASN

• Dibiayai melalui:

  • APBN untuk ASN Kemendagri

  • APBD provinsi/kabupaten/kota untuk ASN Pemda