Inpres ini mengatur langkah-langkah strategis untuk mempercepat pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.

• Mempercepat pencapaian swasembada pangan melalui penguatan infrastruktur irigasi nasional.

• Menyinkronkan peran pemerintah pusat dan daerah.

Kegiatan dilakukan pada:

• 14 provinsi prioritas (seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan).

• Provinsi lain yang memerlukan peningkatan jaringan irigasi.

Presiden menginstruksikan kepada para menteri dan kepala daerah untuk:

• Melaksanakan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi.

• Menyediakan pendanaan, perencanaan, dan dokumen perizinan.

• Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan.

• Menyerahkan hasil pembangunan kepada pihak yang berwenang (Kementerian Pertanian atau pemda).

• Menko Infrastruktur: Koordinasi lintas sektor dan pelaporan ke Presiden.

• Menko Pangan: Sinkronisasi dengan penyediaan air pertanian.

• Bappenas: Menyusun lokasi prioritas dan pedoman pelaksanaan.

• PUPR: Pelaksana utama pembangunan jaringan irigasi.

• Kementan: Pengelolaan irigasi tersier dan dukungan teknis.

• Kemendagri: Sosialisasi ke pemda dan fasilitasi hibah.

• Kemenkeu: Penyediaan anggaran dan dukungan hibah ke pemda.

• Menyediakan lahan, akses, dan dokumen pendukung.

• Mengelola irigasi yang telah diserahterimakan.

• Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola irigasi.

• Bersumber dari APBN dan APBD.