Inpres ini bertujuan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Total efisiensi yang ditetapkan:

• Rp306,69 triliun, terdiri dari:

  • Rp256,1 triliun dari belanja Kementerian/Lembaga

  • Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah

• Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja operasional dan non-operasional, termasuk:

  • Belanja perkantoran

  • Pemeliharaan

  • Perjalanan dinas

  • Infrastruktur

  • Pengadaan alat dan mesin

  • (Kecuali): belanja pegawai dan bantuan sosial

• Tidak menyasar anggaran dari:

  • Pinjaman/hibah

  • PNBP BLU yang tidak disetor ke kas negara

  • SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)

• Harus mendapat persetujuan DPR untuk revisi anggaran efisiensi

• Revisi (pemblokiran anggaran) disampaikan ke Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025

• Mengurangi kegiatan seremonial, studi banding, seminar, publikasi

• Memotong perjalanan dinas hingga 50%

• Membatasi honorarium dan jumlah tim

• Fokus belanja diarahkan pada:

  • Kinerja pelayanan publik

  • Tidak berdasarkan pemerataan atau historis alokasi sebelumnya

• Melakukan penyesuaian belanja yang berasal dari transfer ke daerah

• Menetapkan besaran efisiensi

• Menyesuaikan alokasi dana transfer daerah, mencakup:

  • DBH (Rp13,9 triliun)

  • DAU bidang PU (Rp15,7 triliun)

  • DAK fisik (Rp18,3 triliun)

  • Dana Otsus (Rp509 miliar)

  • Dana Keistimewaan DIY (Rp200 miliar)

  • Dana Desa (Rp2 triliun)

• Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan efisiensi di tingkat daerah

• Dilakukan oleh Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)