Instruksi Presiden ini bertujuan untuk mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai sarana memperkuat ekonomi desa, mendukung swasembada pangan berkelanjutan, dan pemerataan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Program ini mengedepankan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Poin-Poin Penting:

Tujuan dan Sasaran:

• Membentuk 80.000 Koperasi Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi yang sudah ada.

• Menguatkan ekonomi desa, meningkatkan kemandirian pangan, dan memperluas akses layanan dasar.

Cakupan Kegiatan Koperasi:

• Kantor koperasi

• Penyediaan sembako

• Simpan pinjam

• Klinik dan apotek desa/kelurahan

• Cold storage / pergudangan / logistik

• Menyesuaikan potensi dan karakteristik desa/kelurahan.

Pendanaan:

• Bersumber dari APBN, APBD, APBDes, dan/atau sumber sah lainnya.

Instruksi kepada 18 Pihak:

Melibatkan berbagai kementerian/lembaga termasuk:

• Menteri Koordinator Bidang Pangan: Koordinasi, pemantauan, evaluasi nasional.

• Menteri Koperasi: Menyusun bisnis model koperasi, pelatihan SDM koperasi, digitalisasi.

• Menteri Desa PDTT: Inventarisasi potensi desa, fasilitasi lahan, pemberdayaan masyarakat.

• Menteri Keuangan: Menyediakan kebijakan pendanaan dan insentif.

• Menteri Dalam Negeri: Memfasilitasi program di tingkat daerah.

• Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan: Pendampingan kepada kelompok tani dan nelayan.

• Menteri Kesehatan: Fasilitasi klinik dan apotek desa.

• Menteri Sosial: Libatkan penerima bansos dalam koperasi.

• Menteri BUMN: Libatkan BUMN dan Bank Himbara dalam pembiayaan dan ekosistem logistik/pangan.

• Gubernur & Bupati/Wali Kota: Koordinasi teknis, alokasi anggaran, dan pelaporan progres.

Strategi Pelaksanaan:

• Menggunakan strategi quick win.

• Pendekatan afirmatif, holistik, berkelanjutan.

• Pendampingan, penguatan SDM, dan akses pembiayaan koperasi.

• Integrasi dan pertukaran data lintas instansi.

Pelaporan dan Tanggung Jawab:

• Menteri/lembaga dan pemerintah daerah wajib melaksanakan instruksi ini secara aktif dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.