Mengatur secara rinci tata kelola:

• Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, dialokasikan kepada daerah penghasil dan/atau daerah lain.

• Dana Alokasi Umum (DAU): Dana untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah.

1. DBH Pajak

   • DBH Pajak Penghasilan (PPh)

   • DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

   • DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

2. DBH Sumber Daya Alam (SDA)

   • Kehutanan, mineral & batubara, minyak & gas bumi, panas bumi, dan perikanan

3. DAU

   • Ditentukan penggunaannya:

     • Gaji PPPK

     • Urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan layanan umum

   • Tidak ditentukan penggunaannya

• DBH PPh:

  • 90% berdasarkan proporsi pendapatan

  • 10% berbasis kinerja optimalisasi penerimaan pajak daerah

• DBH PBB:

  • Sama seperti DBH PPh

• DBH CHT:

  • Didasarkan pada:

    • Realisasi penerimaan cukai

    • Produksi tembakau

    • Kinerja kesehatan, pelaporan, dan serapan anggaran

• Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Anggaran, KPPN, dan unit-unit Kemenkeu bertanggung jawab atas:

  • Perencanaan anggaran

  • Penyaluran dana

  • Pemantauan dan evaluasi

• Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penggunaan dan pelaporan dana

• Penilaian kinerja mencakup:

  • Ketepatan waktu pelaporan (BAR)

  • Serapan anggaran

  • Optimalisasi pajak daerah

  • Peningkatan pelayanan dasar

• Penghitungan alokasi dilakukan setiap tahun berdasarkan:

  • Data realisasi tahun sebelumnya

  • Indikator capaian kinerja

  • Rekomendasi teknis antarinstansi pusat

Contoh untuk DBH PPh:

• Provinsi: 7,5%

• Kab/Kota penghasil: 8,9%

• Kab/Kota lain dalam provinsi: 3,6%

• Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

• Memastikan keadilan fiskal antarwilayah

• Mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak dan pelayanan