Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Berikut poin-poin pentingnya:

1. Perubahan Besaran Iuran dan Ketentuannya

• Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan Pemda:

  • Iuran: Rp42.000/orang/bulan (berlaku mulai 1 Agustus 2019).

• Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah):

  • Iuran: 5% dari Gaji/Upah per bulan, dengan rincian:

    • 4% dibayar pemberi kerja.

    • 1% dibayar peserta.

  • Batas maksimal Gaji/Upah untuk perhitungan iuran: Rp12.000.000/bulan.

  • Batas minimal untuk pegawai swasta: Upah Minimum Kabupaten/Kota (jika tidak ada, menggunakan Upah Minimum Provinsi).

  • Komponen Gaji/Upah yang dihitung termasuk tunjangan (jabatan, keluarga, kinerja, dll.).

2. Klasifikasi Iuran Berdasarkan Kelas Perawatan

• Peserta PBPU dan BP:

  • Kelas III: Rp42.000/orang/bulan.

  • Kelas II: Rp110.000/orang/bulan.

  • Kelas I: Rp160.000/orang/bulan.

  • Berlaku mulai 1 Januari 2020.

3. Tanggal Efektif Perubahan

• Untuk Pejabat Negara, PNS pusat, TNI/Polri, dan pegawai instansi pusat: 1 Oktober 2019.

• Untuk kepala daerah, DPRD, PNS daerah, dan pegawai swasta: 1 Januari 2020.

4. Bantuan Pendanaan dari Pemerintah Pusat

• Pemda mendapat bantuan Rp19.000/orang/bulan untuk penduduk yang didaftarkan (Agustus–Desember 2019).

5. Kewajiban Pembayaran Iuran

• Pemberi kerja (pemerintah pusat/daerah) membayar langsung ke BPJS Kesehatan melalui kas negara, kecuali untuk kepala desa dan perangkat desa.

6. Dasar Hukum

Perubahan ini didasarkan pada UUD 1945, UU No. 40/2004 tentang SJSN, UU No. 24/2011 tentang BPJS, dan Perpres No. 82/2018.

Kesimpulan: Perpres ini menyesuaikan besaran iuran, mekanisme pembayaran, dan cakupan peserta untuk memastikan program jaminan kesehatan lebih efektif dan berkelanjutan. Perubahan berlaku bertahap tergantung kelompok peserta.