Ringkasan dan Informasi Penting Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

1. Tujuan:

   • Mewujudkan sinergi dan integrasi Bagan Akun Standar (BAS) antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendukung harmonisasi kebijakan fiskal nasional.

   • Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan daerah.

2. Ruang Lingkup:

   • Mengatur penyelenggaraan Sinergi BAS, kategori Sinergi BAS, koordinasi kelembagaan, kewajiban dan sanksi, serta pemantauan dan evaluasi.

   • Sinergi BAS mencakup penyelarasan program, kegiatan, keluaran, dan referensi lainnya seperti sumber dana, lokasi, dan penerima manfaat.

3. Kategori Sinergi BAS:

   • Hubungan Keuangan: Pelaporan Transfer ke Daerah (TKD), pajak daerah, dan belanja wajib.

   • Anggaran Tematik: Penyelarasan untuk kebijakan prioritas nasional.

   • Pelaporan Keuangan Konsolidasian: Integrasi laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

   • Pelaporan Kinerja: Penyusunan laporan kinerja berbasis hasil.

4. Metode Penyelarasan:

   • Standardisasi, pemetaan, penandaan anggaran, penyusunan taksonomi baru, dan pemutakhiran kodefikasi.

   • Menggunakan Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional untuk integrasi data.

5. Koordinasi Kelembagaan:

   • Dibentuk Forum Sinergi BAS yang terdiri dari komite konsultatif dan komite kerja untuk mengusulkan pedoman Sinergi BAS.

   • Melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan.

6. Kewajiban dan Sanksi:

   • Pemerintah Daerah wajib mencantumkan sumber dana, lokasi, dan penerima manfaat dalam perencanaan dan penganggaran.

   • Sanksi berupa teguran tertulis diberikan jika tidak memenuhi kewajiban.

7. Pemantauan dan Evaluasi:

   • Dilakukan minimal sekali setahun untuk menilai efektivitas dan efisiensi Sinergi BAS.

   • Hasilnya digunakan sebagai masukan kebijakan.

8. Ketentuan Penutup:

   • Pedoman Sinergi BAS untuk anggaran tematik tahun 2026 harus ditetapkan paling lambat triwulan IV 2025.

   • Beberapa ketentuan dilaksanakan paling lama 3 tahun sejak peraturan ini diundangkan.

Informasi Penting:

• Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

• Menteri Keuangan menetapkan pedoman Sinergi BAS berdasarkan usulan Forum Sinergi BAS.

• Sinergi BAS bertujuan untuk mendukung kebijakan fiskal nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dokumen ini menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.