Ringkasan dan Informasi Penting dari Permenkes No. 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK):

1. Tujuan Dana BOK:

   • Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

   • Mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan melalui dana alokasi khusus nonfisik.

2. Ruang Lingkup Dana BOK:

   • BOK Dinas Kesehatan Provinsi

   • BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

   • BOK Puskesmas

3. Alokasi Dana:

   • Dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan, kinerja, serta insentif/disinsentif.

   • Penghitungan alokasi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

4. Penyaluran Dana:

   • BOK Dinas: Disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah.

   • BOK Puskesmas: Disalurkan ke rekening khusus Puskesmas yang terdaftar dalam sistem Regpus.

   • Penyaluran dilakukan bertahap dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana.

5. Tunda Salur:

   • Dapat diterapkan jika daerah tidak memenuhi kriteria pelaporan, seperti:

     • Pelaporan kematian ibu dan balita (minimal 90%).

     • Pelaporan pemeriksaan kesehatan gratis (minimal 90%).

     • Pelaporan skrining TBC (minimal 90%) dan penemuan kasus (minimal 30%).

   • Berlaku mulai tahap II Tahun Anggaran 2025.

6. Batas laporan:

   • Semester I (Jan–Jun): disampaikan paling lambat 5 Juli (untuk penyaluran tahap II).

   • Semester II (Jul–Des): paling lambat 5 Januari tahun berikutnya (untuk salur tahun berikutnya)

7. Rekening Dana BOK:

   • Rekening Puskesmas harus atas nama Puskesmas, terdaftar dalam Regpus, dan memenuhi kriteria teknis.

   • Bank penyedia rekening harus memenuhi standar teknologi dan kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

8. Pengelolaan Dana oleh Pemerintah Daerah:

   • Meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi.

   • Pelaporan dilakukan secara daring melalui sistem informasi terintegrasi.

   • Perubahan alokasi dana harus mendapat persetujuan Kementerian Kesehatan.

9. Pemantauan dan Evaluasi:

   • Dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terhadap realisasi anggaran, ketepatan laporan, dan capaian indikator prioritas.

   • Pemantauan melibatkan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.

10. Pengawasan Intern:

    • Dilakukan oleh aparat pengawasan (Inspektorat Jenderal, BPKP, dll.) untuk memastikan akuntabilitas.

    • Hasil pengawasan dilaporkan kepada gubernur/bupati/wali kota dan Menteri Kesehatan.

11. Ketentuan Penutup:

    • Peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2025.

    • Petunjuk operasional lebih lanjut akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Informasi Penting Lainnya:

• Force Majeure: Penyaluran dana tetap dilakukan jika daerah mengalami bencana, kerusuhan, atau wabah.

• Kriteria Bank: Bank penyedia rekening Puskesmas harus bebas biaya administrasi dan pajak, serta menyediakan layanan monitor real-time.

• Pelaporan Tahunan: Laporan realisasi dana menjadi dasar penyaluran tahap berikutnya.

Dokumen ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan Dana BOK untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional.