1. Judul Dokumen:
   Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/MK/PK/2025 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025.

2. Latar Belakang:

   • Hanya 43,4% dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang telah disampaikan hingga 9 Juli 2025, sehingga target prioritas nasional berpotensi tidak tercapai.

   • Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024, Menteri Keuangan berwenang memberikan perpanjangan waktu untuk menghindari risiko tidak tercapainya target.

3. Perpanjangan Waktu:

   • Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan diperpanjang dari 22 Juli 2025 pukul 17.00 WIB menjadi 29 Agustus 2025 pukul 17.00 WIB.

   • Perpanjangan berlaku untuk:
     a. Dokumen persyaratan tahap I.
     b. Dokumen dengan pagu alokasi ≤ Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
     c. Dokumen yang mendapat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga untuk disalurkan sekaligus dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

4. Penerima Keputusan:

   • Menteri terkait (Keuangan, Dalam Negeri, Perencanaan Pembangunan Nasional).

   • Kementerian/Lembaga pengampu DAK Fisik 2025.

   • Direktur Jenderal Perbendaharaan.

   • Pemerintah daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota).

5. Tanggal Penetapan:

   • Ditetapkan di Jakarta pada 11 Juli 2025 oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

Informasi Penting:

• Dokumen ini bertujuan memastikan target prioritas nasional tercapai dengan memberi kelonggaran waktu bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan administrasi penyaluran DAK Fisik 2025.

• Perubahan batas waktu hanya berlaku untuk dokumen yang memenuhi kriteria tertentu seperti pagu alokasi atau rekomendasi khusus.