1. Tujuan:

   • Mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi nasional.

   • Mempercepat implementasi Program Makan Siang Bergizi Gratis (MBG) di daerah, sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

2. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas):

   • Gubernur dan Bupati/Wali Kota diminta membentuk Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di daerah masing-masing.

   • Satgas diketuai oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota, dengan anggota dari perangkat daerah terkait dan Koordinator Program MBG.

3. Tugas Satgas:

   • Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan percepatan Program MBG.

   • Mengidentifikasi lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdasarkan kebutuhan geografis, kemiskinan, dan sebaran peserta didik/ibu hamil/anak kurang gizi.

   • Memastikan ketersediaan rantai pasok, keamanan pangan, dan stabilitas pasokan bahan pangan lokal.

4. Laporan dan Koordinasi:

   • Satgas harus melaporkan hasil kerja, rencana, dan permasalahan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota.

   • Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib melaporkan ke Menteri Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional selambat-lambatnya 31 Juli 2025.

5. Kontak Penting:

   • Kementerian Dalam Negeri: Yanuar Andriyana (081290844052), Fitria Elliyana (087770225855), Rahma Ayu Setyowati (085786276004).

   • Badan Gizi Nasional: Hulman Sitorus (081315022576), Deni Iskandar (081394305699).

6. Dokumen Pendukung:

   • Surat ini ditetapkan pada 25 Juli 2025 oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Inti Dokumen:
Pemerintah mendorong percepatan Program MBG melalui pembentukan Satgas di daerah, dengan fokus pada koordinasi, identifikasi kebutuhan, dan pelaporan tepat waktu untuk memastikan keberhasilan program.