Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

Tujuan:
Menetapkan mekanisme penilaian kesesuaian antara rancangan KUA dan PPAS daerah dengan KEM PPKF untuk memastikan harmonisasi kebijakan fiskal nasional.

Struktur Dokumen:

1. BAB I - Ketentuan Umum

   • Definisi istilah seperti KUA, PPAS, APBD, KEM PPKF, dan peran lembaga terkait (Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati/Wali Kota).

   • Ruang lingkup peraturan mencakup mekanisme penilaian dan penetapan hasil penilaian.

2. BAB II - Mekanisme Penilaian Kesesuaian

   • Provinsi:

     • Gubernur menyampaikan rancangan KUA dan PPAS ke DPRD, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat minggu kedua Juli.

     • Menteri Keuangan (melalui Dirjen Perimbangan Keuangan) menilai kesesuaian dengan KEM PPKF, mencakup:

       • Target kinerja makro.

       • Program prioritas.

       • Arah kebijakan fiskal.

       • Pemenuhan belanja wajib.

     • Hasil penilaian disampaikan dalam 2 minggu setelah dokumen diterima lengkap.

   • Kabupaten/Kota:

     • Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan ke DPRD, Gubernur, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.

     • Gubernur (dibantu tim evaluasi) menilai kesesuaian dengan koordinasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

     • Prosedur dan aspek penilaian serupa dengan tingkat provinsi.

   • Mekanisme Elektronik/Manual:

     • Penilaian dilakukan melalui sistem informasi keuangan daerah atau secara manual jika sistem belum tersedia.

3. BAB III - Pemantauan dan Evaluasi

   • Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan untuk perbaikan proses penilaian.

4. BAB IV dan V - Ketentuan Peralihan & Penutup

   • Hasil penilaian sebelum peraturan ini tetap berlaku.

   • Peraturan efektif sejak diundangkan.

Lampiran:

• Format surat hasil penilaian untuk provinsi dan kabupaten/kota.

• Format laporan koordinasi dan rekap penilaian dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Poin Penting:

• Sanksi: Daerah yang tidak menyampaikan rancangan KUA dan PPAS tepat waktu dikenakan sanksi sesuai peraturan.

• Tim Evaluasi: Gubernur membentuk tim untuk menilai kabupaten/kota, terdiri dari perangkat daerah bidang perencanaan, keuangan, dan pengawasan.

• Indikator Penilaian: Kesesuaian dengan target makro, program prioritas nasional, kebijakan fiskal, dan belanja wajib.

Catatan:
Peraturan ini merupakan turunan dari PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, dengan tujuan memperkuat koordinasi fiskal antara pusat dan daerah.