Judul	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih
Tanggal Penetapan	21 Juli 2025
Penandatangan	SRI MULYANI INDRAWATI
Ukuran	1.44 MB

Ringkasan

Berikut ringkasan dan poin-poin penting dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP):

RINGKASAN UMUM

Peraturan ini mengatur tata cara pinjaman bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari strategi pembangunan desa dan penguatan ekonomi lokal sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2025. Pendanaan dilakukan melalui sinergi antara Pemerintah dan bank milik negara dengan menggunakan Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).

POIN-POIN PENTING 1. Tujuan

• Mendukung pembentukan dan pembiayaan Koperasi Merah Putih.

• Memanfaatkan Dana Desa, DAU, dan DBH untuk mendukung pengembalian pinjaman.

2. Skema Pinjaman (Pasal 5)

• Plafon maksimum: Rp 3 miliar per KKMP/KDMP.

• Bunga/margin: 6% per tahun.

• Tenor pinjaman: Maksimal 72 bulan.

• Grace period: 6–8 bulan.

• Cicilan: Bulanan.

• Belanja operasional maksimum: Rp 500 juta.

3. Kriteria Penerima Pinjaman (Pasal 6)

Koperasi harus:

• Berbadan hukum.

• Punya NIK Koperasi, NPWP, rekening bank, NIB.

• Menyusun proposal bisnis yang memuat rincian pembiayaan dan rencana pengembalian.

4. Pengajuan Pinjaman (Pasal 7)

• Diajukan oleh ketua koperasi ke bank, disertai persetujuan kepala desa atau bupati/wali kota.

• Disertai proposal rencana bisnis.

• Jika disetujui, dilakukan Perjanjian Pinjaman dan surat kuasa penempatan dana ke Rekening Pembayaran Pinjaman.

5. Pencairan Dana (Pasal 9)

• Dilakukan bertahap sesuai kesepakatan.

• Dana cair ke rekening koperasi.

• Untuk belanja modal, pembayaran langsung ke penyedia barang/jasa.

6. Pengembalian Pinjaman (Pasal 10-11)

• Koperasi mengangsur ke rekening khusus.

• Jika dana tidak mencukupi, bank dapat mengajukan permohonan penempatan dana ke pemerintah (Dana Desa, DAU, DBH).

• Dana yang ditempatkan dianggap sebagai piutang pemerintah desa/kabupaten/kota ke koperasi.

7. Akuntansi dan Pelaporan (Pasal 12)

• Penempatan dana dicatat dalam APB Desa, APBD, dan APBN.

• Pelaporan mengikuti ketentuan akuntansi yang berlaku.

8. Ketentuan Lain dan Penutup

• Berlaku hingga plafon pinjaman terpenuhi.

• Diundangkan pada 21 Juli 2025, ditandatangani oleh Sri Mulyani Indrawati.

Lampiran

• Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk penempatan dana bila terjadi kekurangan pembayaran oleh koperasi.