Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2025 mengatur tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam Pangkalan Data BKN serta mekanisme pengolahan nilai hasil seleksi. Berikut poin-poin utamanya:

1. Kriteria Pelamar Tambahan:

   • Pegawai non-ASN yang terdaftar di BKN dan memenuhi salah satu syarat:

     • Tidak lulus seleksi administrasi PPPK Tahap 1 atau CPNS.

     • Belum pernah melamar seleksi ASN.

     • Memenuhi syarat administrasi tetapi tidak mengikuti seleksi kompetensi PPPK Tahap 1 atau CPNS 2024.

2. Tempat dan Jabatan Pelamaran:

   • Pelamar hanya boleh melamar di instansi tempat mereka bekerja, sesuai jabatan saat ini atau jabatan operasional (seperti Pengelola Umum Operasional) jika tidak ada lowongan yang sesuai.

3. Prioritas Pengangkatan:

   • Diutamakan bagi pegawai non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah dan terdaftar di BKN.

   • Jika kebutuhan belum terpenuhi, prioritas diberikan kepada eks-THK II, pegawai dengan pengalaman minimal 2 tahun, atau lulusan PPG.

4. PPPK Paruh Waktu:

   • Pelamar yang melebihi kuota kebutuhan diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu.

   • Pegawai non-ASN yang gagal seleksi CPNS 2024 juga diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu.

5. Penyesuaian Kebutuhan:

   • Perubahan kebutuhan organisasi dapat diusulkan dalam waktu 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi.

   • PPPK Paruh Waktu dapat diusulkan menjadi PPPK penuh berdasarkan evaluasi kinerja dan ketersediaan anggaran.

6. Ketentuan Lain:

   • Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan (13 Januari 2025) dan dapat direvisi jika terdapat kekeliruan.

Tujuan: Mempercepat penataan pegawai non-ASN, meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah, dan mendukung pelayanan publik sesuai visi Indonesia Maju.