Pokok Perubahan

1. Latar Belakang

   • Untuk melaksanakan ketentuan PMK Nomor 24/2024 tentang tata cara penundaan/pemotongan Dana Transfer ke Daerah bila belanja wajib tidak dipenuhi.

   • Penyesuaian nomenklatur dan klasifikasi belanja daerah sesuai hasil verifikasi & validasi Kemendagri (Keputusan Mendagri terakhir Nomor 900.1-2850 Tahun 2025).

2. Isi Keputusan

   • Kesatu: Mengubah lampiran KMK 11/KM.7/2024 (yang sebelumnya sudah diubah dengan KMK 37/KM.7/2024) terkait rincian belanja infrastruktur pelayanan publik, sesuai daftar terbaru dalam lampiran KMK 36/MK/PK/2025.

   • Kedua: Penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib tahun anggaran 2025, termasuk perubahan APBD 2025, tetap berpedoman pada KMK 11/KM.7/2024 beserta perubahannya.

   • Ketiga: Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan (16 September 2025).

3. Lampiran

   • Berisi daftar rinci belanja infrastruktur pelayanan publik yang dihitung sebagai belanja wajib dalam APBD.

   • Mencakup berbagai urusan pemerintahan, antara lain pendidikan (pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, asrama, TIK pendidikan), kesehatan (pembangunan rumah sakit, puskesmas, telemedicine, alat kesehatan), pekerjaan umum & perumahan, ketenteraman & ketertiban, kebencanaan, hingga pengelolaan tanah dan agraria.

4. Penerima Salinan Keputusan

   • Disampaikan kepada Menteri Keuangan, pejabat Kemendagri, Kementerian PUPR, Bappenas, seluruh gubernur, bupati/wali kota, DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan Kepala Biro Hukum Kemenkeu.