Latar Belakang & Tujuan

• PP ini ditetapkan untuk melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

• Tujuannya adalah mendukung program Pemerintah Pusat di berbagai sektor seperti infrastruktur, pelayanan umum, industri dalam negeri, dan sektor ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.

Ruang Lingkup & Pengecualian

• Penerima Pinjaman: Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.

• Dikecualikan: Pinjaman yang diatur dalam peraturan lain tentang pinjaman dalam negeri, luar negeri, hibah, dan pembiayaan proyek melalui SBSN.

Prinsip Pemberian Pinjaman

• Transparansi, manfaat, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta kehati-hatian.

Sumber Dana & Kewenangan

• Sumber dana berasal dari APBN.

• Pemberian pinjaman harus mendapat persetujuan DPR sebagai bagian dari persetujuan APBN.

• Menteri Keuangan bertindak sebagai Bendahara Umum Negara yang mengelola pinjaman.

Mekanisme Pemberian Pinjaman

1. Persyaratan:

   • Pemerintah Daerah: Batasan defisit APBD, rasio kemampuan keuangan (DSCR ≥ 2,5), tidak ada tunggakan, persetujuan DPRD.

   • BUMN & BUMD: Tidak ada tunggakan, persetujuan dari menteri/kepala daerah/RUPS.

2. Permohonan: Dilengkapi dengan dokumen seperti studi kelayakan, laporan keuangan, persetujuan DPRD, dll.

3. Penilaian: Dilakukan Menteri dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, kesesuaian kebijakan, kebutuhan riil, dan kemampuan bayar.

4. Jaminan: Diwajibkan untuk BUMN dan BUMD.

5. Persetujuan: Dapat disetujui seluruhnya, sebagian, atau ditolak.

Penganggaran, Perjanjian, & Pencairan

• Alokasi anggaran dimuat dalam APBN.

• Harus dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang memuat identitas, jumlah, peruntukan, jangka waktu, hak dan kewajiban, dll.

• Pencairan dilakukan setelah penetapan DPA dan seluruh persyaratan dipenuhi.

Pembayaran Kembali & Mata Uang

• Pembayaran terdiri dari cicilan pokok, bunga/margin, dan biaya lain.

• Keterlambatan bayar dikenai sanksi denda.

• Seluruh transaksi menggunakan mata uang Rupiah.

Penatausahaan, Pelaporan, & Evaluasi

• Menteri wajib menyampaikan salinan perjanjian kepada BPK dan instansi terkait.

• Penerima pinjaman wajib menyampaikan laporan perkembangan penyerapan dan pencapaian pinjaman.

• Menteri melakukan pemantauan, evaluasi, dan dapat mengambil tindakan penyelesaian masalah.

Ketentuan Penutup

• PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (10 September 2025).

• Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri.

Inti Pokok Pengaturan

PP ini mengatur secara terintegrasi mekanisme pemberian pinjaman oleh Pemerintah Pusat sebagai kreditur kepada daerah dan BUMN/BUMD, dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi, guna mendukung pembangunan nasional dan pemulihan daerah.