Dokumen yang diunggah adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Peraturan ini ditetapkan di Raha pada tanggal 27 Oktober 2025.

Berikut adalah ringkasan rincian perubahan anggaran tersebut:

1. Struktur Anggaran Keseluruhan

Total APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp34.785.189.773,00.

• Semula: Rp1.267.416.758.000,00

• Setelah Perubahan: Rp1.232.631.568.227,00

2. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp39.397.970.000,00.

• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Tetap di angka Rp110.635.965.000,00.

• Pendapatan Transfer: Berkurang dari Rp1,13 triliun menjadi Rp1.091.115.351.000,00.

• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Tetap sebesar Rp18.067.472.000,00.

3. Belanja Daerah

Total belanja daerah setelah perubahan adalah Rp1.200.234.967.227,00.

• Belanja Operasi: Menurun menjadi Rp916.146.709.663,80. Ini mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, serta hibah.

• Belanja Modal: Menurun menjadi Rp108.595.879.799,00. Termasuk di dalamnya belanja modal peralatan, mesin, gedung, bangunan, serta jalan dan irigasi.

4. Pembiayaan Daerah

• Penerimaan Pembiayaan: Meningkat dari Rp8,2 miliar menjadi Rp12.812.780.227,00. Peningkatan ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA).

• Pengeluaran Pembiayaan: Tetap sebesar Rp32.396.601.000,00. Dana ini dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

5. Ketentuan Tambahan

• Belanja Darurat: Pemerintah Daerah menetapkan kriteria untuk belanja kategori darurat atau mendesak yang belum dianggarkan, seperti kejadian yang tidak dapat diprediksi, bukan kegiatan normal, dan memiliki dampak signifikan bagi masyarakat.

• Pelaksanaan: Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD ini akan diatur melalui Peraturan Bupati.