Dokumen yang Anda unggah adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2 Tahun 2026. Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas PMK Nomor 110 Tahun 2023.

Berikut adalah ringkasan poin-poin utama dari dokumen tersebut:

• Tujuan Perubahan: Melakukan penyesuaian rincian subkegiatan yang dapat didanai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditentukan penggunaannya (DAU Specific Grant) untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

• Ruang Lingkup: Peraturan ini menetapkan indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis mengenai penggunaan DAU tersebut.

• Bidang Pendidikan:

  • DAU digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas dan pendukung, termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM).

  • Rincian kegiatan mencakup pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), rehabilitasi ruang kelas, pengadaan alat praktik, hingga penyediaan pendidik untuk jenjang SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus.

  • Terdapat ketentuan khusus mengenai pembagian kewenangan untuk wilayah Provinsi Papua dan daerah otonomi baru di sekitarnya.

• Bidang Kesehatan:

  • Pendanaan diarahkan pada penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, sarana prasarana, alat kesehatan, serta obat-obatan dan vaksin.

  • Fokus kegiatan meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, usia lanjut, serta penanganan penyakit menular dan tidak menular.

• Bidang Pekerjaan Umum:

  • Mencakup pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

  • Kegiatan lainnya meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

• Masa Berlaku: Peraturan ini mulai berlaku efektif untuk Tahun Anggaran 2026.

Dokumen ini secara teknis mengubah lampiran pada peraturan sebelumnya untuk menyelaraskan subkegiatan yang boleh didanai sesuai dengan usulan kementerian/lembaga terkait.